Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.
Jangan yang perempuan ditaruhnya di mana, yang laki taruhnya di mana. Terus juga, kok tersentralisasi di satu tempat dan lain sebagainya,” sambung mantan artis cilik yang populer lewat lagu 'bolo-bolo' itu.
“Semakin gemuk sebuah kabinet bisa berimplikasi pada klientelisme yang menguat. Partai pasti akan mengakses sumber daya negara untuk memelihara konstituen mereka demi meningkatkan suara pada pemilu berikutnya,” ujar Mada.
Sistem pelayanan pengaduan on-line berbasis World wide web pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen
menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
Sebuah get more info serangan pesawat nirawak atau drone milik Hizbullah terjadi di sebuah pangkalan militer di Israel utara telah menewaskan empat tentara
Bila melihat dua survei lembaga ini, palagan tiga kandidat ini sulit diprediksi apakah berlanjut ke babak kedua atau justru akan hanya sekali putaran.
“Siapa lagi yang akan mengawasi pemerintah? Apakah pemerintah akan efektif kalau yang mengawasi mereka adalah orang-orang Prabowo sendiri?
On top of that, he has participated in quite a few international workshops and courses and has contributed as a speaker in Global discussion boards, like the United Nations conferences on SDGs and with the INTOSAI Congress.
Banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu software atau dalam satu periode pemerintahan, tetapi butuh kesadaran kolektif dan komitmen jangka panjang.
During his tenure, he also initiated the audit of the preparedness of Indonesian Government’s implementation of the SDGs.
Though since the Board Member II, he undertook the state economical management and accountability, especially in the field of financial system and national enhancement setting up.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
“Memang di Filipina tetap ada nuansa akomodatif terhadap sebanyak mungkin pihak, tapi tidak semua pihak dimasukkan ke dalam pemerintahnya.